Selain memberikan lahan gratis untuk pembangunan kantor kedutaan, Basuki juga mengungkapkan bahwa pelaku usaha yang menyewa properti di IKN akan dibebaskan dari pajak selama dua tahun pertama masa sewa. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor bisnis dan investasi di kawasan IKN agar berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan dampak ekonomi positif bagi kawasan tersebut.
Penggratisan pajak ini diharapkan bisa memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan asing dan lokal untuk berinvestasi dan membangun fasilitas mereka di IKN. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap sektor ekonomi dan perdagangan akan tumbuh pesat, seiring dengan perkembangan infrastruktur yang ada.
Rencana pemindahan ibu kota politik ke IKN pada 2028 ini merupakan langkah besar bagi Indonesia, yang bertujuan untuk mendistribusikan kegiatan pemerintahan lebih merata dan mengurangi ketergantungan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Basuki menegaskan bahwa segala kebijakan yang diambil untuk mendukung IKN sebagai ibu kota baru akan disusun dengan cermat, agar proses perpindahan dapat berlangsung lancar dan efektif.
