Dengan demikian, kontroversi mengenai permintaan PDIP ini menjadi sebuah panggilan untuk menyadari pentingnya menjaga netralitas institusi keamanan dalam menegakkan demokrasi. Perdebatan yang terbuka dan terperinci mengenai masalah ini penting untuk mencapai kesepakatan yang terbaik demi kepentingan bersama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Dalam rangka mencapai proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan memenuhi standar demokrasi internasional, langkah untuk mengevaluasi kembali tugas kepolisian dalam pemilihan umum adalah sebuah upaya yang patut untuk diselidiki secara mendalam dan bertanggung jawab. Hanya dengan cara ini, sistem demokrasi di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
