Seiring dengan perkembangan teknologi, Sarifuddin menekankan pentingnya penerapan sistem yang memadai untuk memantau dan memastikan keamanan berkendara. Rancangan kebijakan ini juga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait administrasi SIM dan STNK yang saat ini dihadapi oleh masyarakat.
Dalam penyusunan kebijakan ini, perlu adanya kajian mendalam serta koordinasi yang baik antara DPR dan Korlantas Polri agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Diperlukan juga komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi terbaru terkait perubahan kebijakan ini kepada masyarakat secara luas.
Keputusan terkait perpanjangan masa berlaku SIM dan STNK memang membutuhkan kajian yang cermat dan pemahaman mendalam terhadap dinamika kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi. Usulan dari anggota Komisi III DPR RI ini menjadi salah satu wujud dari upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan akses serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama terkait dengan dokumen kendaraan bermotor.
Pengusulan perpanjangan masa berlaku SIM dan STNK menjadi salah satu isu yang menarik untuk terus dipantau perkembangannya, karena keberadaan kedua dokumen tersebut sangat vital dalam kelancaran aktivitas berkendara. Diperlukan langkah-langkah strategis yang mendukung terwujudnya kebijakan ini tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan kelayakan dalam berkendara.
