Di bulan April 2017 ini ada dua momentum yang berpotensi menimbulkan bentrok massal di Jakarta. Pertama putaran kedua Pilgub DKI Jakarta yang dilangsungkan pada 19 April 2017 dan sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang rencananya akan digelar pada 20 April 2017 atau sehari setelah hari pencoblosan.
Potensi terjadinya bontrok fisik secara massal ini dipicu oleh mobilisasi massa dari sejumlah daerah ke Jakarta oleh dua kubu yang tengah saling berhadapan. Dalam situasi seperti ini, di mana dua kubu saling dihadapkan, provokasi sekecil apapun dapat memancing reaksi dari kedua kubu. Dengan demikian, siapa pun pemenang Pilgub DKI 2017 atau bebas tidaknya Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, potensi rusuh tetap harus menjadi perhatian aparat keamanan.
Menariknya, dua kubu yang saat ini tengah berhadapan telah mendapatkan latihan kemiliteran, baik dari TNI maupun dari Polri. Dengan demikian, kedua kubu tersebut telah siap secara fisik dan juga mental. Tentu saja, bentrokan antara kedua kubu tersebut dapat menimbulkan konflik horisontal yang lebih merusak ketimbang konflik horisontal yang pernah terjadi sebelumnya.
Namun demikian ada satu kejanggalan yang sangat mencolok terkait dengan meningkatnya kerawanan sosial di Jakarta. Kejanggalan tersebut berupa status Siaga 1 yang belum juga diumumkan oleh Kapolri, setidaknya diberitakan oleh media.
