Pemerintahan baru di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden, tengah berlomba-lomba untuk menyelesaikan kesepakatan Chips Act dengan perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Intel Corp dan Samsung Electronics Co. Hal ini bertujuan untuk menopang salah satu inisiatif utamanya sebelum masa pemerintahan Presiden terpilih sebelumnya, Donald Trump, memasuki Gedung Putih.
Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) telah mengalokasikan lebih dari 90% dari dana hibah senilai US$39 miliar di bawah Chips and Science Act 2022. Program ini merupakan regulasi penting yang dirancang untuk membangun kembali industri chip dalam negeri. Meskipun demikian, hingga saat ini, agensi tersebut baru mengumumkan satu perjanjian yang mengikat.
Dalam dua bulan mendatang menjadi periode penting bagi lebih dari 20 perusahaan yang masih dalam proses negosiasi. Beberapa di antaranya, termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) dan GlobalFoundries Inc, telah menyelesaikan negosiasi dan berharap dapat segera membuat pengumuman pencapaian akhir. Sedangkan perusahaan lain, seperti Intel, Samsung, dan Micron Technology Inc, masih bekerja menyusun rincian substantif dari kontrak mereka.
Para pejabat telah menargetkan menyelesaikan sebanyak mungkin kesepakatan pada akhir 2024, yang memungkinkan dana untuk mulai mengalir ke perusahaan-perusahaan yang mencapai tonggak pencapaian tertentu. Namun, kehadiran Donald Trump sebagai presiden terpilih menambah urgensi pada situasi ini karena pemerintahan Joe Biden ingin melindungi inisiatif kebijakan industrinya dari politik partisanship. Para produsen chip juga ingin menghindari negosiasi ulang dengan pemerintahan baru.
Chips Act, yang mencakup miliaran pinjaman dan kredit pajak 25% sebagai tambahan dari hibah, telah menarik komitmen dari perusahaan-perusahaan untuk berbelanja sekitar US$400 miliar di pabrik-pabrik AS. Namun, ada ketegangan politik terkait undang-undang ini. Pemerintahan Demokrat melihat program bipartisan ini sebagai salah satu pencapaian utamanya, tetapi presiden terpilih dan sekutunya telah menyerang undang-undang ini dalam beberapa hari terakhir.
Bulan lalu, Trump mengkritik inisiatif ini sebagai “sangat buruk” dan menyarankan tarif akan menjadi solusi yang lebih baik. Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, kemudian mengatakan bahwa partainya akan berusaha untuk “merampingkan” undang-undang tersebut, saat ia menarik kembali pernyataan sebelumnya bahwa Partai Republik “mungkin” akan mencabutnya.
Sementara itu, tingkat belanja juga meningkat pada sektor manufaktur bidang elektrikal, yang dapat mengindikasikan ketergantungan industri teknologi terhadap kebijakan pemerintahan. Industri teknologi harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan politik untuk memastikan kelangsungan operasi mereka, sekaligus membangun kembali industri chip dalam negeri.
