Petisi dari para kreator konten yang mencakup pelatih sepak bola, advokat penyintas pelecehan seksual, dan veteran Angkatan Udara AS juga menyatakan bahwa larangan TikTok di AS akan menghalangi mereka untuk mengekspresikan diri.
Sementara itu, TikTok sebelumnya telah mengajukan rancangan perjanjian dengan Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) untuk meninjau implikasi keamanan nasional dari perjanjian investasi asing. TikTok mengusulkan kesepakatan melalui CFIUS agar pemerintah dapat mencapai tujuan tanpa adanya potensi divestasi atau pelarangan aplikasi.
Meskipun telah melakukan negosiasi dengan pejabat pemerintah AS, pada bulan Maret 2023 seorang pejabat senior pemerintah AS menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak cukup dalam kasus TikTok. Pemerintah AS bersikukuh memperingatkan bahwa informasi yang diperoleh China melalui TikTok dapat digunakan untuk target propaganda atau untuk mengidentifikasi target intelijen. Meskipun TikTok selalu membantah memberikan akses datanya kepada pemerintah China, dan mengecam tuduhan dalam undang-undang tersebut sebagai bagian dari proses legislatif yang cacat, terburu-buru, dan penuh rahasia.
Selain itu, TikTok memiliki rencana untuk memisahkan data pengguna AS dari operasi globalnya, yang telah menghabiskan dana hingga mencapai $2 miliar. Walaupun demikian, hingga saat ini rencana tersebut belum terbukti berhasil mengatasi kekhawatiran keamanan nasional.
