Departemen Kehakiman AS berpendapat bahwa kontrol Cina yang terus berlanjut atas aplikasi TikTok menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap keamanan nasional. TikTok mengatakan bahwa Departemen Kehakiman telah salah mengartikan hubungan aplikasi media sosial tersebut dengan China, dengan alasan mesin rekomendasi konten dan data pengguna disimpan di AS di server cloud yang dioperasikan oleh Oracle.
Keputusan pengadilan tersebut, kecuali jika Mahkamah Agung membalikkannya, menempatkan nasib TikTok di tangan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Keputusan ini perlu dipertimbangkan sebelum Donald Trump, Presiden terpilih dari Partai Republik, yang akan memulai jabatannya pada 20 Januari.
Trump, yang gagal mencoba melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2020, mengatakan sebelum pemilihan presiden November lalu bahwa ia tidak akan mengizinkan pelarangan TikTok.
Dalam situasi ini, TikTok kini berada di persimpangan yang sangat penting. Nasibnya bergantung pada putusan Mahkamah Agung AS, di mana perusahaan ini harus mampu membuktikan bahwa aplikasi tersebut tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional dan data pengguna. Selain itu, TikTok juga perlu mencari solusi hukum untuk menghindari pelarangan yang mungkin akan memengaruhi jutaan pengguna aktifnya di Amerika Serikat.
Para pengguna TikTok di AS juga berharap bahwa aplikasi tersebut tetap dapat diakses, karena bagi sebagian orang, TikTok telah menjadi bagian keseharian dan cara berekspresi. Dengan demikian, berbagai pihak termasuk perusahaan, pengadilan, dan pemerintah AS harus dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak, baik dari segi hukum maupun kepentingan publik.
