Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 22/2023 yang telah mengatur tentang perlindungan data konsumen dan kerahasiaan informasi. Aturan ini juga telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur bahwa lembaga jasa keuangan wajib bertanggung jawab terhadap kerahasiaan dan penggunaan data konsumen sesuai dengan persetujuan yang diberikan.
Pada level praktis, masyarakat juga diminta untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi sebagai syarat pembukaan rekening atau pinjaman. Kebijakan ini memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau digunakan secara tidak sah oleh pihak tertentu. Selain itu, lembaga jasa keuangan dilarang memberikan data pribadi konsumen kepada pihak lain tanpa izin atau penggunaan data yang ditolak oleh konsumen.
