Klarifikasi Pemerintah: Pihak Istana berkali-kali membantah memelihara buzzer secara resmi. Pemerintah menyatakan bahwa dukungan yang muncul di media sosial adalah inisiatif organik dari relawan dan pendukung yang ingin meluruskan informasi mengenai program pemerintah.
Fenomena Influencer: Pada masa kepemimpinannya, terlihat pergeseran gaya komunikasi di mana pemerintah sering melibatkan influencer (tokoh publik dengan pengikut besar) untuk mempromosikan pariwisata hingga program vaksinasi.
Estimasi Biaya: Mahal atau Murah?
Biaya untuk menggerakkan "mesin" opini ini sangat bervariasi, tergantung pada skala dan durasi kampanye. Dana tersebut biasanya dialokasikan untuk beberapa pos:
- Jasa Agensi Digital: Agensi profesional bisa mematok harga ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk satu kampanye strategis.
- Operasional Buzzer: Biaya untuk koordinasi akun-akun pendukung, baik manusia asli maupun bot.
- Produksi Konten: Pembuatan video, grafis, dan narasi yang dirancang agar mudah viral.
Berdasarkan data dari ICW (Indonesia Corruption Watch) pada tahun 2020, pemerintah sempat menjadi sorotan karena anggaran belanja media dan influencer yang mencapai angka miliaran rupiah dalam APBN. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk "komunikasi publik" di era digital memang memerlukan dana yang tidak sedikit.
Mesin pengendali opini adalah pedang bermata dua. Bagi pemerintah, ia adalah alat komunikasi massa di era modern. Namun, bagi masyarakat sipil, ia merupakan tantangan bagi transparansi dan kebebasan berpendapat. Di masa depan, regulasi mengenai etika komunikasi digital pemerintah akan menjadi sangat krusial agar teknologi tidak digunakan untuk memanipulasi, melainkan untuk mengedukasi.
