Ketegangan dalam dunia teknologi semakin memuncak seiring dengan keputusan pemerintahan Joe Biden yang mulai menerapkan pembatasan akses chip kecerdasan buatan (AI) buatan Amerika Serikat di pasar global, efektif pada 15 Mei 2025. Keputusan ini memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Partai Republik, yang khawatir kebijakan tersebut justru akan merugikan kepentingan nasional Amerika.
Sebanyak tujuh senator dari Partai Republik melayangkan surat resmi kepada Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mendesak agar kebijakan ini dibatalkan dan diganti dengan strategi yang lebih efektif. Mereka menilai bahwa pembatasan ini tidak hanya menghambat perkembangan teknologi dalam negeri, tetapi juga bisa membuka celah bagi Tiongkok untuk mengambil alih kepemimpinan global di sektor AI.
Ketidakpastian Menghantui Industri Teknologi AS
Dalam surat yang dikutip dari Reuters, para senator mengungkapkan kekhawatiran bahwa regulasi baru tersebut menciptakan atmosfer ketidakpastian di kalangan pelaku industri. Mereka menilai kebijakan ini menghambat aliran investasi dan dapat merusak hubungan dagang strategis yang selama ini telah dibangun dengan susah payah.
"Setiap hari aturan ini diterapkan, perusahaan-perusahaan teknologi Amerika semakin bingung menghadapi masa depan. Investasi tertunda, mitra internasional mempertimbangkan ulang kerja sama, dan semua ini sulit dipulihkan," demikian isi kutipan dalam surat tersebut.
Surat tersebut ditandatangani oleh tujuh tokoh penting Partai Republik: Pete Ricketts, Tommy Tuberville, Thom Tillis, Markwayne Mullin, Ted Budd, Roger Wicker, dan Eric Schmitt.
Seruan Kepada Pemerintahan Trump: Hapus Aturan Biden, Lindungi Dominasi Teknologi AS
Meski pemerintahan Trump belum secara resmi menanggapi, surat itu jelas meminta langkah konkret dari kepemimpinan berikutnya. Para senator mendesak agar aturan Biden dibatalkan dan digantikan dengan pendekatan yang lebih strategis untuk menahan laju ekspansi teknologi AI Tiongkok, tanpa harus merugikan inovasi dan kepentingan jangka panjang Amerika Serikat.