Menurutnya, entah itu SIM fisik, eSIM, bahkan iSIM (embedded SIM generasi lebih canggih sekalipun), tidak akan memberikan hasil signifikan apabila sistem verifikasi dan registrasi tidak dijalankan dengan benar.
“Kalau prosedurnya longgar, tidak disiplin, dan mudah disalahgunakan, maka bentuk SIM apa pun tidak akan bisa mencegah kejahatan digital secara efektif,” tegasnya.
Solusi Nyata: Tindakan Tegas dan Sistem Pelaporan
Alih-alih mengandalkan eSIM sebagai solusi tunggal, Alfons menawarkan pendekatan yang jauh lebih realistis dan berdampak langsung: penguatan penegakan hukum dan sistem pelaporan pelanggaran.
Salah satu solusi yang ia ajukan adalah pembentukan sistem khusus untuk menampung laporan fraud atau penipuan berbasis layanan seluler. Setiap laporan yang terbukti sah, menurutnya, harus ditindaklanjuti dengan pemblokiran IMEI (International Mobile Equipment Identity) dari perangkat yang digunakan untuk melakukan penipuan.
Dengan memblokir IMEI, ponsel yang digunakan untuk aksi kejahatan tidak akan bisa terhubung ke layanan operator mana pun di Indonesia. Ini membuat perangkat tersebut tidak dapat dipakai lagi untuk kejahatan, sehingga pelaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli perangkat baru. Efek jera pun diharapkan akan tercipta.
“Bayangkan kalau setiap ponsel yang digunakan untuk menipu langsung diblokir total. Pelaku akan berpikir dua kali karena biayanya makin besar, dan risikonya makin tinggi,” terang Alfons.
Edukasi Publik & Pencegahan Pembelian Perangkat Bermasalah
Lebih dari itu, Alfons juga menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati saat membeli ponsel bekas, terutama dari penjual yang tidak resmi. Ia menyarankan masyarakat mengecek IMEI perangkat terlebih dahulu melalui layanan resmi seperti beacukai atau situs Kemenperin, untuk memastikan bahwa ponsel tersebut tidak diblokir karena pernah digunakan untuk kejahatan.
