Dengan adanya transparansi dan akses informasi seperti ini, publik dapat ikut serta mencegah peredaran perangkat ilegal atau bermasalah yang bisa memperkuat jaringan kejahatan digital.
eSIM Bisa Jadi Masa Depan, Tapi Bukan Solusi Sekarang
Meski tidak menolak sepenuhnya penggunaan eSIM, Alfons mengingatkan bahwa fokus pemerintah sebaiknya tidak hanya pada aspek teknologi semata, tetapi lebih kepada penegakan aturan dan disiplin administrasi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu menunggu adopsi eSIM secara merata untuk menindak tegas penyalahgunaan layanan seluler. Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen dan konsistensi dalam menegakkan aturan yang sudah ada.
Dengan pendekatan berbasis tindakan konkret dan penguatan regulasi, kejahatan seluler akan jauh lebih mudah ditekan dibanding hanya mengandalkan solusi berbasis teknologi yang belum tentu merata penggunaannya.
Kebijakan peralihan ke eSIM memang menunjukkan niat baik pemerintah dalam memerangi kejahatan digital, namun implementasinya harus realistis dan menyeluruh. Tanpa prosedur yang ketat, edukasi publik, serta tindakan hukum yang tegas, teknologi apa pun—termasuk eSIM—akan kehilangan daya efektivitasnya.
Pemblokiran IMEI, sistem pelaporan fraud yang efisien, serta kedisiplinan dalam registrasi pelanggan, justru menjadi langkah-langkah praktis yang lebih menjanjikan dalam waktu dekat.
Jika pemerintah ingin mewujudkan ekosistem digital yang aman, gabungan antara regulasi yang kuat dan teknologi yang cerdas adalah kunci utama.
