"Jadi, tidak cukup hanya mengejar para pengguna judi online, karena mereka tidak mungkin berjudi jika tidak ada wadahnya. Yang paling penting adalah memberantas konten, website, serta bandar judi online," tegasnya.
Selain itu, Muhaimin juga memberikan apresiasi terhadap temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 wakil rakyat di lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat dalam judi online. Menurutnya, temuan ini harus menjadi peringatan bersama.
"Judi online ternyata sudah merambah ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang menjadi korban judi online, siapa bandar-bandar judi tersebut, serta di mana lokasi operasinya," ujar Muhaimin.
Pada Selasa (24/6/2024), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan bahwa para penjudi online berasal dari beragam latar belakang, termasuk polisi, tentara, wartawan, hingga pegawai negeri sipil (PNS). Terbaru, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi daring atau online.
