Sesuai rencana AHY akan diturunkan sebagai juru kampanye dalam Pilkada Serentak. Tentu saja, aktivitasnya ini akan membuat AHY lebih populer lagi.
Dengan popularitas tinggi yang dimilikinya, AHY seharusnya menjadi salah seorang jagoan yang diincar parpol-parpol untuk diadu dalam laga Pilpres 2019.
Saat Pilgub DKI 2017, PAN, PKB, dan PPP bergabung dengan Demokrat untuk mengusung AHY yang ketika itu masih bau kencur. Bisa dibilang dukungan ketiga parpol tersebut hanyalah sebuah joke semata. Toh, kekalahan AHY tidak mempengaruhi elektabilitas ketiga parpol tersebut.
Masalahnya, Pilgub DKI 2017 pastinya sangat jauh berbeda dengan Pilpres 2019. Dukungan parpol kepada pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2019, yang digelar serentak dengan Pemilu Legislatif 2019, pastinya akan berdampak pada perolehan suara parpol.
Serangan pada salah satu dari pasangan calon pastinya akan mempengaruhi tingkat keterpilihan parpol. Karenanya, parpol tidak akan memilih untuk mendukung calon atau partai asal calon yang berpeluang paling banyak mendapat serangan kampanye negatif.
Serangan kampanye negatif beramunisikan kasus korupsi e-KTP yang saat ini mengarah ke Demokrat jauh lebih menghancurkan ketimbang kasus korupsi Hambalang dan Wisma Atlet yang melibatkan elit-elit Demokrat. Sebab, kasus korupsi e-KTP langsung mengarah ke simbol Demokrat yang paling “disakralkan”, yaitu SBY.
Sebagai perbandingan, meski saat Pileg 2014 Demokrat masih berkuasa, tetapi terpaan rentetan kasus korupsi yang menjerat sejumlah petinggi Demokrat tidak sanggup dihadapi oleh Demokrat. Dan, hasilnya suara Demokrat pun terjun bebas dari raihan suara lima tahun sebelumnya.
Padahal, saat Pileg 2014 Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan dan seluruh peserta konvensi calon presiden Demokrat lainnya turun gunung untuk memenangkan partai besutan SBY tersebut.
Jika AHY mau dicalonkan, entah dengan cara apa SBY meyakinkan kolega-kolega politiknya untuk memberikan dukungan pada AHY dalam Pilpres 2019 nanti?
Terapi, jika dicermati penunjukan yang disusul pengukuhan AHY sebagai Kosgama bisa dibilang merupakan sinyal kuat dari SBY untuk tidak mencalonkan AHY dalam Pilpres 2019.
Kuncinya, dalam sejarah pilpres di Indonesia belum pernah ada capres atau cawapres yang sekaligus ketua tim pemenangan pemilu.
Dalam Pilpres 2014, Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dipimpin oleh Mahfud MD. Sementara, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla dinahkodai oleh Tjahjo Kumolo.
