Dalam konteks penegakan aturan, independensi KPU juga menjadi hal yang sangat penting. KPU harus dapat bekerja secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses Pilkada dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan.
Pada akhirnya, keputusan MK terkait batalnya revisi UU Pilkada menempatkan KPU dalam posisi yang lebih strategis dalam melaksanakan tugasnya. Harapan masyarakat terhadap KPU untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pilkada semakin besar. Dengan sikap patuh terhadap putusan MK, diharapkan KPU mampu menjaga proses Pilkada agar berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diakui keabsahannya oleh masyarakat.
