Sebuah panel pemerintah pekan lalu mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut tidak memasukkan korban dalam perundingan yang juga didominasi oleh kantor presiden di bawah pemerintahan Park Geun-hye sebelumnya.
Tinjauan panel juga menemukan bahwa konsesi utama yang dibuat ke Tokyo tidak diungkapkan ke publik. Ini termasuk kesepakatan untuk menggunakan eufemisme "wanita penghibur" untuk menggambarkan para korban.
Bulan dilaporkan mengatakan kepada korban bahwa sementara perjanjian tersebut merupakan kesepakatan resmi yang dicapai oleh kedua pemerintah, hal tersebut tidak dapat diterima sebagai solusi untuk masalah perbudakan seksual masa perang.
Dia mengatakan bahwa dia akan berusaha memastikan suara mereka tercermin dalam keputusan pemerintah di masa depan, Yonhap melaporkan.
