Politik gender telah menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, istilah "gender" merujuk pada peran, tanggung jawab, dan harapan yang dibentuk oleh masyarakat terkait dengan jenis kelamin. Sementara itu, "kebijakan ekonomi" berkaitan dengan strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya dan mempengaruhi perkembangan ekonomi. Representasi politik dalam kebijakan ekonomi memiliki peranan krusial dalam mendorong kesetaraan gender yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Kebijakan ekonomi yang inklusif mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Namun, dalam banyak kasus, perempuan masih terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Representasi politik yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintahan seringkali mengakibatkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan. Oleh karena itu, mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan ekonomi menjadi suatu keharusan.
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap isu gender dalam kebijakan ekonomi semakin meningkat. Berbagai lembaga internasional, seperti United Nations (UN) dan World Bank, mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan yang sensitif terhadap gender. Hal ini termasuk penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang kerja. Kebijakan yang ramah gender diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
