Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun konflik di Darfur tampaknya mereda, ketidakstabilan di Sudan tetap berlangsung. Milisi yang beroperasi di lapangan sering kali berevolusi dan beradaptasi, serta tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan regional. Penarikan pasukan pemelihara perdamaian PBB juga meninggalkan kekosongan yang telah dimanfaatkan oleh milisi untuk kembali memperkuat kekuasaan mereka. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bahwa krisis di Sudan tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas, termasuk geopolitik dan dinamika kekuasaan di kawasan tersebut.
Respon masyarakat internasional terhadap krisis ini sering kali dianggap sebagai contoh kegagalan diplomasi. Meskipun ada beberapa upaya untuk meraih kesepakatan damai, seperti perjanjian Drafur pada tahun 2006, implementasi nyata dari perjanjian tersebut sangat kurang. Komunitas internasional tampaknya terjebak dalam perdebatan tanpa akhir, sementara rakyat Darfur terus menderita di tangan milisi yang tak kenal ampun.
Dunia seharusnya tidak tinggal diam melihat tragedi yang terjadi di Darfur ini. Seruan untuk perhatian dan aksi nyata sudah bergema di seluruh dunia. Namun, sering kali aksi tersebut hanya terbatas pada pernyataan belasungkawa dan pengiriman bantuan kemanusiaan yang terbatas. Keterlibatan lebih dalam dari negara-negara besar, serta lembaga internasional, sangat diperlukan untuk menanggulangi situasi yang memprihatinkan ini.
