Satu tahun setelah protes di Hong Kong, dampak dari situasi ini terlihat jelas. Tiongkok merespons dengan menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ketat pada tahun 2020, yang membuat segala bentuk protes dan keberatan di Hong Kong bisa dikenakan sanksi hukum berat. Undang-undang ini sangat dikritik oleh komunitas internasional dan aktivis pro-demokrasi, yang melihatnya sebagai langkah mundur bagi kebebasan sipil yang telah dinikmati oleh warga Hong Kong. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya penangkapan aktivis dan pengusiran jurnalis yang ingin meliput situasi di pulau tersebut.
Sementara itu, banyak generasi muda Hong Kong yang terlibat dalam protes merasa bahwa mereka sedang berjuang untuk masa depan mereka — bukan hanya untuk lingkungan politik, tetapi juga untuk identitas budaya mereka. Masyarakat Hong Kong selama beberapa dekade telah berjuang untuk mempertahankan keunikan mereka di tengah pengaruh Tiongkok yang semakin mendominasi. Namun, dengan semakin ketatnya kontrol yang diterapkan oleh Beijing, harapan untuk memperoleh kebebasan yang diinginkan oleh banyak penduduk Hong Kong terasa semakin pudar.
Duka yang menyertai krisis ini bukan hanya terletak pada hilangnya kebebasan, tetapi juga pada perpecahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Hong Kong. Rekan, keluarga, dan komunitas yang dulunya bersatu kini terbelah oleh perbedaan pendapat soal arah masa depan Hong Kong. Banyak yang mempertanyakan, apakah gerakan protes ini akan berujung pada pembangunan kembali identitas kolektif warga Hong Kong, atau justru mengakibatkan kehilangan identitas yang sudah ada sejak lama.
