Di sisi lain, sikap ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mampu menghadapi kritik dan pandangan yang berbeda dari oposisi. Kemampuan untuk menerima kritik konstruktif dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi akan membantu pemerintah untuk lebih baik dalam mengambil keputusan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Terkait dengan hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi kunci penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan dipercaya atas setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam peta politik, pelestarian demokrasi di Indonesia menjadi semakin menarik untuk diperbincangkan. Keterlibatan beragam tokoh dan pemimpin politik dalam mempengaruhi arah kebijakan menjadi cermin bahwa demokrasi di Indonesia tidaklah terpaku pada satu pandangan saja, melainkan mencakup banyak suara yang perlu didengarkan.
Di samping itu, demokrasi juga menuntut keterbukaan untuk menerima perbedaan pendapat dan pandangan demi mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam menyusun strategi pembangunan. Dengan membangun budaya politik yang inklusif, Indonesia dapat menciptakan fondasi yang kuat dalam mencapai kemajuan bersama.
