"Atribusi kewenangan secara langsung kepada Wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa agar tidak terjadi dualisme kekuasaan," kata dia.
Menurut senator asal DKI Jakarta itu, penugasan Wakil Presiden harus berdasarkan kewenangan mandat dari Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi. Oleh karena itu, ia berharap Baleg DPR RI dan pemerintah bisa mempertimbangkan mandat Wapres mengurusi kawasan aglomerasi.
"Saya yakin ini sudah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi. Saya yakin ini sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI dan juga Kemendagri," kata dia.
3. Pemerintah bantah kawasan aglomerasi disiapkan untuk Gibran
Selain itu, muncul pula tudingan bahwa kawasan aglomerasi Jabodetabek disiapkan khusus untuk Gibran Rakabuming, putra dari Presiden RI. Pemerintah pun membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa Dewan Aglomerasi Jabodetabek bertujuan untuk mengoordinasikan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut secara terintegrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penunjukan Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabek tidak terkait dengan kepentingan politik seseorang.
