Rifqi juga menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai tahapan atau gelombang pemindahan ASN, meskipun infrastruktur dasar di IKN telah mulai dibangun. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan ASN, terutama yang berasal dari kementerian dan lembaga yang direncanakan untuk pindah lebih awal.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih menyesuaikan kesiapan infrastruktur, termasuk hunian, fasilitas pendukung, dan konektivitas digital di wilayah IKN. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan pemindahan sebelum semua aspek dasar benar-benar siap.
“Kami memahami dorongan dari DPR agar jadwal segera diumumkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pemindahan ini berjalan dengan nyaman, efektif, dan tidak mengganggu kinerja pelayanan publik,” ujar Rini.
Namun demikian, Rini menyebut bahwa target pemerintah tetap berada pada pertengahan hingga akhir 2025 untuk gelombang awal pemindahan ASN, yang akan difokuskan pada kementerian strategis seperti Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, dan Kementerian PUPR.
