Perlu diakui bahwa penerapan sistem zonasi dalam PPDB tidak semudah yang dibayangkan. Selain pemerataan guru, masih banyak faktor lain yang juga perlu diperhatikan, salah satunya adalah pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Keadaan ini terus menjadi sorotan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gibran bahwa ini bukanlah fenomena baru, tetapi telah menjadi permasalahan yang berkembang dari waktu ke waktu.
Dengan kondisi yang terus berubah dan dinamisitas yang mengiringi, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Sebagai upaya konkret dalam menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan, pemerintah perlu memperhatikan aspek kualitas dan aksesibilitas pendidikan pada semua wilayah.
Pembahasan soal jalur zonasi dalam PPDB juga memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya sebatas pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek kualitas pendidikan itu sendiri.
