Jakarta, Tampang.com – Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta diusulkan untuk dilakukan secara bertahap. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyarankan agar fase pertama atau jangka pendek dapat dimulai dari SD dan SMP swasta yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Mungkin pertama, dalam jangka pendek, prioritas fase pertama, awal fokus ke sekolah swasta yang berbiaya rendah di daerah-daerah tertinggal, yang terpencil, pedalaman," kata Hetifah dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
Pada fase pertama ini, Hetifah mengusulkan agar pemerintah dapat menyasar sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh organisasi keagamaan. Hal ini karena banyak dari sekolah-sekolah tersebut membutuhkan bantuan dana untuk operasionalnya. "Di situ banyak yayasan-yayasan seperti tadi Muhammadiyah, juga Yayasan Pendidikan Kristen di Papua, atau daerah-daerah lainnya yang juga memang membutuhkan sokongan pendanaan kalau ini digratiskan," ujar Hetifah. Setelah fase pertama dievaluasi, pemerintah dapat melanjutkannya ke fase jangka panjang dengan perluasan ke sekolah-sekolah lain secara berkala.
