Menteri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan selama masa transisi menuju Pilkada. Dengan memberikan tenggat waktu yang jelas, hal ini diharapkan dapat menghindari potensi konflik kepentingan antara kepala daerah yang juga ingin maju dalam Pilkada.
Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri juga telah menyiapkan mekanisme yang jelas untuk penggantian Pj. kepala daerah yang menyatakan pengunduran diri. Hal ini untuk memastikan kontinuitas pemerintahan daerah tetap terjamin, sementara para calon yang ingin maju dalam Pilkada mendapatkan kesempatan yang adil untuk mempersiapkan diri.
Keputusan Tito Karnavian juga disambut baik oleh berbagai pihak, terutama oleh golongan yang mendukung upaya pemberantasan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks Pilkada. Dengan adanya tenggat waktu yang jelas, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menteri Tito juga telah menegaskan pentingnya keselarasan antara pelaksanaan tugas kepala daerah dan partisipasi dalam proses Pilkada. Dalam sebuah negara demokratis, partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara, namun juga harus diiringi dengan kewajiban moral untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik.
