Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengungkapkan bahwa rencana pengetatan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kemungkinan tidak akan diterapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyatakan bahwa kemungkinan implementasi pengguna BBM subsidi yang tepat sasaran akan dilaksanakan pada era pemerintahan yang akan datang.
Agus menjelaskan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, bahwa pemerintah saat ini berencana untuk menyediakan BBM rendah sulfur atau sesuai dengan standar Euro 4 untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Pengadaan BBM rendah sulfur ini diharapkan dapat membantu dalam upaya persiapan untuk kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi yang tepat sasaran untuk masa yang akan datang.
