Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penyempurnaan layanan di tengah maraknya kasus yang melibatkan instansi tersebut.
Menurut Sri Mulyani, kasus-kasus yang melibatkan Bea dan Cukai, seperti permasalahan pengiriman sepatu dan action figure, mengungkapkan indikasi adanya harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) yang lebih rendah dari harga sebenarnya (under invoicing).
Ketika mengunjungi Kantor Pusat Bea Cukai, Sri Mulyani menyampaikan, "Oleh sebab itu, petugas Bea Cukai melakukan koreksi untuk keperluan perhitungan bea masuk dan pajaknya."
Menurut Sri Mulyani, permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan pembayaran Bea Masuk dan Pajaknya, sehingga barang-barang yang terlibat telah diterima oleh penerima.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung permasalahan terkait pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Ia menyebutkan bahwa barang impor berupa 20 keyboard sebelumnya diberitahukan sebagai kiriman PJT pada tanggal 18 Desember 2022. Namun, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh pihak yang bersangkutan tanpa keterangan, barang tersebut kemudian ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).
