Selain itu, pihak Kejaksaan Agung juga perlu melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK dan Ombudsman, untuk memastikan bahwa proses tindaklanjut putusan MA berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, profesionalisme, dan tertib administrasi negara.
Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga supremasi hukum dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam tindaklanjut putusan MA terhadap Santoso Halim merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan Agung dalam mewujudkan keadilan dan menegakkan hukum di Indonesia.
Kejaksaan Agung harus menjaga independensi dan integritasnya dalam penanganan kasus-kasus hukum yang menjadi kewenangannya. Dalam kasus ini, penegakan hukum yang adil dan transparan perlu diutamakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
