Sementara itu, posisi Chief Operating Officer (COO) yang bertanggung jawab atas operasional BUMN di bawah naungan BPI Danantara jatuh kepada Doni Oskaria. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan perusahaan negara.
Tidak hanya itu, Prabowo juga mengumumkan susunan Dewan Pengawas Danantara yang dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Dalam Dewan Pengawas ini, Muliaman Hadad berperan sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga turut serta sebagai anggota. Selain itu, mantan-mantan presiden serta pemimpin organisasi keagamaan diundang untuk ikut serta dalam pengawasan dan memberikan saran dalam pengelolaan dana Danantara.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya proyek berkelanjutan sebagai fokus utama pengelolaan dana oleh Danantara. Sektor-sektor yang diharapkan terdampak meliputi energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan. Pengelolaan anggaran ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kapasitas investasi tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar akan diintegrasikan ke dalam lembaga Danantara. Ketujuh BUMN ini termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), antara lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Danantara berfungsi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset negara yang lebih transparan.
