Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan kebijakan tarif sebagai bentuk balas dendam, atau retaliasi, terhadap tindakan Trump. Sebaliknya, pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan jalur negosiasi demi menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pendekatan diplomatik yang lebih konstruktif daripada saling mengenakan tarif.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengungkapkan pentingnya untuk segera memberikan respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Trump. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah dihadapkan pada tenggat waktu yang sangat ketat dan diminta untuk memberikan jawaban dalam waktu dua hari. Dalam konferensi persnya, dia menyampaikan, “Indonesia sedang menyiapkan rencana aksi yang memperhatikan beberapa aspek, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat.”
Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta menjalin komunikasi dengan pihak seperti United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara-negara mitra lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan Trump.
