Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan aturan baru mengenai pemberian keistimewaan kepada Justice Collaborator (JC), yang semakin mempertegas peran pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan pihak berwajib. Aturan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan berat, terutama yang melibatkan organisasi kriminal, korupsi, dan terorisme.
Justice Collaborator adalah pelaku kejahatan yang bersedia membongkar jaringan kejahatan guna membantu penyidikan. Dalam konteks ini, aturan yang baru dikeluarkan memberikan beberapa keringanan bagi pelaku yang mau berkolaborasi dengan penegak hukum. Salah satu contoh efek dari PP Justice Collaborator ini adalah keringanan hukuman. Dalam prakteknya, pelaku yang bersedia menjadi JC dapat menerima hukuman yang dipotong hingga separuh dari hukuman yang seharusnya diterima.
Namun, meski ada PP Justice Collaborator, penting untuk dicatat bahwa pemerintah tetap tidak bisa ikut campur dalam putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan baru ini memberi peluang kepada pelaku yang berkolaborasi untuk mendapatkan keringanan hukuman, keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan. Dengan kata lain, peran JC sebagai saksi tidak otomatis menjamin pelaku akan mendapat hukuman yang lebih ringan, tetapi menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, tergantung dari seberapa kooperatif dan informatif pelaku tersebut.
