PT Pindad (Persero) memberikan tanggapan terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyoroti adanya permasalahan di sektor keuangan dan dana pensiun di perusahaan tersebut. Dalam penjelasannya, Pindad menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem keuangan dan dana pensiun.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I tahun 2023, BPK RI menemukan beberapa permasalahan di PT Pindad, termasuk di anak perusahaan serta perusahaan terafiliasi lainnya. Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Slamet Edy Purnomo, menjelaskan bahwa temuan-temuan tersebut antara lain mencakup beban biaya ekonomi, kondisi financial distress, pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai, serta pengelolaan dana pensiun yang dianggap tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel.
Dalam konteks inilah Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan bahwa manajemen perusahaan akan fokus untuk meningkatkan kinerja keuangan, terutama terkait dengan beban biaya ekonomi (financial distress). Abraham juga menjelaskan bahwa kondisi khusus dalam mengelola cash flow operation Pindad disebabkan oleh proses produksi yang rigid, penggunaan material khusus yang memenuhi spesifikasi militer, dan waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang.
