PHRI menilai bahwa kesepakatan semacam ini penting demi menciptakan format pembayaran royalti yang transparan dan mudah dipahami, sehingga hubungan antara pelaku usaha, musisi, dan pihak pengelola hak cipta menjadi lebih harmonis. Seiring dengan rencana pertemuan ini, PHRI juga menyiapkan usulan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Usulan tersebut mencakup kejelasan posisi hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), cakupan aturan pemutaran musik di tempat usaha, peran aktif pemerintah dalam pengaturan royalti, hingga penyesuaian sanksi agar lebih proporsional.
