Pemerintah Jokowi juga telah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mencegah dan menindak korupsi. Beberapa kebijakan utama termasuk penerapan sistem e-budgeting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penetapan aturan yang lebih ketat terkait gratifikasi dan konflik kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
Tantangan yang Dihadapi
Penegakan Hukum yang Konsisten
Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi adalah memastikan penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Meskipun telah ada banyak kasus korupsi yang berhasil diusut, masih terdapat tantangan dalam hal keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Beberapa kasus besar masih menghadapi kendala dalam proses hukum, dan ada kekhawatiran tentang adanya intervensi politik dalam kasus-kasus tertentu.
Korupsi Sistemik
Korupsi sistemik atau korupsi yang telah menjadi bagian dari sistem administrasi dan birokrasi merupakan tantangan besar. Pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, tetapi juga reformasi sistemik untuk mengatasi akar penyebab korupsi. Reformasi birokrasi, penguatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta perubahan budaya kerja di pemerintahan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan.
Resistensi dan Pengaruh Politik
Pemberantasan korupsi sering kali menghadapi resistensi dari berbagai pihak, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi. Pengaruh politik dan lobi-lobi yang kuat dapat mempengaruhi proses hukum dan keputusan kebijakan. Menghadapi resistensi ini memerlukan ketegasan dan keberanian dari pemerintah untuk tetap fokus pada tujuan pemberantasan korupsi.
