Dalam konteks ini, Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok merespons dengan optimisme. Ia menegaskan bahwa rakyat mengharapkan adanya kecepatan dalam penanganan pengajuan aduan yang diajukan, yang diharapkan akan semakin efisien seiring dengan adanya kerjasama ini antara BPKN dan Kementerian PKP. “Kami ingin memastikan segala bentuk masalah dalam perjanjian jual beli perumahan dapat diatasi dengan segera, sehingga harapan masyarakat dapat terpenuhi,” jelas Mufti.
Dalam upaya melindungi konsumen, pemerintah secara intensif mendorong kerjasama lintas sektor. Ini merupakan langkah proaktif untuk menciptakan jaminan hukum bagi masyarakat yang berpotensi menjadi korban praktik-praktik kurang etis dalam bisnis perumahan. Kegiatan ini sekaligus menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk menanggapi aduan masyarakat dan mencari solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi.
Sektor perumahan, khususnya bagi MBR, adalah area yang sangat krusial mengingat banyak masyarakat yang menggantungkan harapan akan memiliki rumah tinggal yang layak. Sering kali, mereka tidak sepenuhnya paham akan hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen, terutama terkait perjanjian yang dilakukan dengan pengembang. Oleh karena itu, inisiatif perlindungan konsumen ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan bantuan hukum dalam mengatasi permasalahan yang muncul.
