Komersialisasi lahan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijak dan berkeadilan, ia berpotensi besar merusak tatanan sosial, memperparah ketimpangan, dan menghancurkan lingkungan. Masa depan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan di banyak negara berkembang lainnya, sangat bergantung pada kemampuan menavigasi dilema ini. Prioritas harus diberikan pada perlindungan hak-hak masyarakat adat dan petani, memastikan ganti rugi yang adil, serta menerapkan prinsip-prinsip konservasi lingkungan yang ketat. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan berkeadilan, komersialisasi lahan dapat menjadi motor pembangunan yang inklusif, bukan sekadar pemicu konflik dan kesengsaraan.
