Aktivis WALHI menyoroti bahwa tata kelola air perkotaan tidak siap menghadapi pola iklim ekstrem. “Kita bergantung pada sumber air terbatas yang terus menyusut, tanpa diversifikasi pasokan,” kata Hidayat, aktivis lingkungan.
Respons Pemerintah Dinilai Terlambat dan Tak Terkoordinasi
Meski pemerintah daerah sudah menyalurkan bantuan air bersih, responsnya dinilai masih sporadis dan reaktif. Belum ada sistem mitigasi terpadu untuk menjamin distribusi air bersih di tengah krisis berkepanjangan.
Sebagian proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) juga belum rampung atau terkendala anggaran. Akibatnya, kota-kota besar pun ikut rawan, bukan hanya daerah pedesaan.
Perlu Investasi Jangka Panjang dan Kesadaran Kolektif
Pakar kebijakan air dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Ratih Kartikasari, menyebutkan bahwa pemerintah harus mulai mengubah paradigma: air bukan sekadar layanan publik, tapi isu keamanan nasional.
