Keterbukaan pemerintah dalam hal ini dapat membangun kepercayaan dan memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan program-program pemerintah.
Dengan pembatasan BBM bersubsidi yang direncanakan pada 17 Agustus mendatang, dapat diharapkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah perlu memperhatikan secara cermat potensi dampak yang mungkin terjadi agar langkah ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang diharapkan bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi penggunaan sumber daya dengan keadilan sosial demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.