Polemik yang muncul terkait harta kekayaan dirjen Bea Cukai Askolani ini juga membuka ruang untuk masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menciptakan mekanisme yang dapat melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap harta kekayaan pejabat publik. Sehingga, tidak hanya sekedar mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, namun juga dapat memberikan penjelasan yang memadai terkait asal-usul harta kekayaan tersebut.
Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan agar proses pengungkapan harta kekayaan ini tidak sekedar menjadi formalitas, tetapi juga menjadi alat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pejabat publik. Tidak hanya menjadi salah satu syarat hukum yang harus dipenuhi, tetapi juga menjadi salah satu wujud dari kesadaran moral seorang pemimpin.
Langkah-langkah konkret perlu segera diambil oleh pemerintah untuk mengatasi polemik yang muncul akibat harta kekayaan dirjen Bea Cukai Askolani ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan penjelasan yang jelas terkait asal-usul harta kekayaan yang dimiliki. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap harta kekayaan pejabat publik juga perlu dilakukan secara menyeluruh, tanpa terkecuali.
