Di sisi lain, pemerintah mendesak para pimpinan rumah sakit SNU untuk tidak mengizinkan pemogokan ini, dan mempertimbangkan untuk mewajibkan para profesor untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh rumah sakit akibat tindakan kolektif tersebut. Pemerintah juga telah memerintahkan para dokter umum untuk tetap memberikan perawatan medis, dengan ancaman akan mengeluarkan perintah bagi dokter umum untuk kembali bekerja jika lebih dari 30 persen dari mereka ikut dalam aksi mogok yang direncanakan.
Pada hari sebelumnya, Asosiasi Medis Korea (KMA) yang merupakan kelompok lobi dokter terkemuka di Korea Selatan, mengumumkan akan mempertimbangkan untuk menunda pemogokan jika pemerintah bersedia memulai kembali diskusi mengenai peningkatan kuota sekolah kedokteran, dan jika semua perintah administratif terhadap dokter peserta pelatihan yang telah meninggalkan rumah sakit sejak Februari dibatalkan.
Kementerian Kesehatan Korsel menolak permintaan tersebut, dengan menyatakan bahwa tidak pantas bagi KMA untuk mengajukan tuntutan kebijakan kepada pemerintah dalam kondisi pemogokan ilegal.
