Pemisahan dan Pengendalian: ISIS menerapkan kontrol ketat terhadap wilayah yang mereka kuasai, termasuk pembentukan sistem pemerintahan dan hukum yang berbasis pada interpretasi ekstremis dari syariah. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung keberadaan mereka dan mempersulit upaya penegakan hukum.
Penegakan Hukum Terhadap ISIS
Penegakan hukum terhadap ISIS memerlukan strategi yang terkoordinasi antara berbagai lembaga dan negara. Beberapa pendekatan yang telah diambil meliputi:
Operasi Militer: Koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya telah melancarkan operasi militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh ISIS. Operasi ini sering melibatkan serangan udara, operasi darat, dan pelatihan bagi pasukan lokal.
Penegakan Hukum dan Penangkapan: Banyak negara telah menangkap anggota ISIS dan mengadili mereka dengan tuduhan terorisme. Proses hukum ini bertujuan untuk menghukum pelaku kekerasan dan mencegah mereka kembali ke medan pertempuran.
Rehabilitasi dan Deradikalisasi: Beberapa negara telah mengimplementasikan program rehabilitasi dan deradikalisasi untuk individu yang terlibat dengan ISIS. Program ini bertujuan untuk mengubah pandangan ekstremis dan membantu mantan anggota untuk reintegrasi ke masyarakat.
Kerjasama Internasional: Penegakan hukum terhadap ISIS melibatkan kerjasama internasional untuk berbagi informasi intelijen, mengkoordinasikan operasi, dan mengatasi masalah lintas batas seperti penyelundupan senjata dan dana teror.
Tantangan dalam Penegakan Hukum
