Tampang.com | Pada tanggal 15 Maret 2025, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, secara resmi mengumumkan penerapan sanksi terhadap sejumlah pejabat Thailand. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tindakan pemerintah Thailand yang telah mendeportasi sekurangnya 40 warga etnis Uighur ke Cina. Tindakan deportasi ini mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, termasuk organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional, yang mengkhawatirkan nasib etnis Uighur di Cina.
Kelompok etnis Uighur, yang mayoritas beragama Islam, dianggap menghadapi risiko tinggi persekusi dan penganiayaan di Cina, terutama di daerah Xinjiang. Washington melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk melawan upaya Cina yang menekan negara lain untuk memulangkan etnis Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Menurut Kementerian Luar Negeri AS, individu-individu tersebut mungkin akan menjadi korban penyiksaan dan mengalami penghilangan paksa setelah dipulangkan ke Cina.
Pernyataan ini menyiratkan bahwa langkah sanksi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Thailand, tetapi juga bertujuan mencegah negara-negara lain dalam melakukan deportasi terhadap etnis Uighur. Sanksi yang dijatuhkan AS ini bukan fenomena baru bagi Thailand; sebelumnya, negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Gajah Putih ini telah dikenai sanksi dari AS, termasuk penghentian bantuan militer setelah kudeta militer.
