Indonesia tengah menghadapi krisis serius dalam dunia kesehatan, tepatnya pada ketersediaan dokter spesialis. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, secara terbuka menyampaikan bahwa kelangkaan dokter spesialis di Indonesia sudah memasuki tahap akut, dan akar permasalahannya berasal dari sistem pendidikan yang sangat membebani calon dokter.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa, 29 April 2025, Menkes Budi menyoroti keunikan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang justru menjadi kendala besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis nasional. Ia menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengharuskan calon dokter spesialis berhenti bekerja dan membayar biaya pendidikan sangat tinggi, sebelum mereka bisa berpraktik kembali.
Sistem Pendidikan yang “Unik” tapi Menghambat
Berbeda dengan banyak negara lain, seperti Inggris atau Amerika Serikat, di mana calon spesialis tetap bisa bekerja sambil menjalani pendidikan, Indonesia justru memutus aliran pendapatan mereka dan mengenakan biaya besar. “Di luar negeri, dokter spesialis tetap bekerja dan digaji. Di sini, kita malah harus berhenti kerja, bayar ratusan juta, dan baru bisa praktik setelah lulus,” ujar Budi.
Model pendidikan ini berimplikasi langsung pada lambatnya produksi dokter spesialis. Ia membandingkan dengan Inggris, yang hanya memiliki seperlima jumlah penduduk Indonesia, namun mampu mencetak hingga 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara Indonesia, yang populasinya jauh lebih besar, hanya mampu menghasilkan sepertiganya.
Kondisi ini menjadi masalah nasional yang menghambat pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Kurangnya dokter spesialis berdampak pada keterlambatan diagnosis penyakit, pengobatan tidak optimal, hingga meningkatnya angka rujukan ke kota besar.
Biaya Selangit, Tapi Tidak Bisa Bekerja
Budi menegaskan bahwa beban biaya pendidikan menjadi tantangan besar lainnya. Calon dokter spesialis di Indonesia harus menyiapkan uang pangkal yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, ditambah biaya kuliah tahunan yang tidak sedikit. Ironisnya, selama masa pendidikan tersebut mereka juga tidak diperbolehkan bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
