Strategi pemerintah dalam memerangi korupsi di birokrasi juga difokuskan pada penguatan lembaga antikorupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di birokrasi.
Dalam upaya pencegahan korupsi, pemerintah juga mendorong implementasi e-government dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi ruang bagi praktik korupsi di birokrasi. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam mendorong penerapan good governance dan reformasi birokrasi untuk mereduksi potensi terjadinya korupsi.
Namun, meskipun telah ada kebijakan dan strategi yang diterapkan, penanganan kasus korupsi di lingkungan birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari oknum-oknum birokrasi yang terlibat dalam praktik korupsi, rendahnya kesadaran akan bahaya korupsi, serta kekurangan sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan penindakan korupsi. Diperlukan komitmen yang kuat dan sinergi antara seluruh stakeholder untuk menangani permasalahan ini secara efektif.
