Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa sulitnya penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karakteristik kemiskinan yang berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Penduduk miskin di pedesaan banyak yang berada di bawah ambang batas garis kemiskinan, sehingga lebih cepat untuk keluar dari kondisi miskin. Di sisi lain, kemiskinan di perkotaan masih relatif lebih dalam.
Kedua, faktor urbanisasi juga menjadi kendala dalam penurunan kemiskinan di perkotaan. Dengan meningkatnya urbanisasi, penduduk miskin dalam perekonomian perkotaan pun ikut bergerak. Oleh karena itu, dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos, perlu adanya pencatatan yang akurat terkait dengan lokasi tempat tinggal penduduk miskin di perkotaan.
Dengan perpaduan karakteristik kemiskinan dan urbanisasi, penurunan kemiskinan di perkotaan menjadi sulit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan upaya mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.
Dalam konteks ini, diperlukan strategi yang tepat dalam menyesuaikan program-program penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah. Kedua faktor tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan guna menangani permasalahan kemiskinan di desa maupun di kota. Selain itu, upaya untuk memperkuat infrastruktur dan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan di wilayah pedesaan juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain, perlunya kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan pertumbuhan kota agar dapat memberikan akses lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kota.
