Solusi: Reformasi Skema Pengupahan dan Perlindungan Sektor Informal
Pengamat menyarankan perombakan skema penentuan UMP agar lebih realistis dan berbasis pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pemerintah juga didesak untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial ke pekerja informal melalui jaminan penghasilan minimum dan akses BPJS.
“Jika tenaga kerja terus ditekan, bukan cuma konsumsi yang jatuh—tapi stabilitas sosial juga bisa terganggu,” pungkas Darman.