Data Tak Akurat, Bantuan Salah Sasaran
Permasalahan klasik terletak pada pendataan UMKM yang lemah dan tidak terverifikasi. Banyak bantuan akhirnya diberikan kepada penerima fiktif atau usaha yang tidak berjalan. Hal ini membuat program pemulihan ekonomi tak optimal.
“Selama ini datanya tidak valid. Banyak UMKM yang nyata justru tidak masuk daftar penerima,” jelas Dedi Arifin, pakar kebijakan publik dari Universitas Negeri Jakarta.
Minim Pendampingan dan Edukasi Bisnis
Selain bantuan dana, UMKM juga membutuhkan bimbingan dalam manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Sayangnya, program pelatihan sering tidak menjangkau pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.
Solusi: Validasi Data dan Libatkan Komunitas Lokal
Pakar menyarankan agar pendataan pelaku UMKM dilakukan bekerja sama dengan komunitas lokal, RT/RW, dan asosiasi pedagang. Selain itu, sistem pelaporan publik yang transparan bisa mencegah penyalahgunaan bantuan.
