Kritik terhadap rencana kenaikan PPN ini menunjukkan bahwa masyarakat dan berbagai organisasi buruh memiliki kekhawatiran yang serius terhadap rencana tersebut. Dalam mengambil kebijakan ekonomi, pemerintah diharapkan terus memperhatikan suara dan kebutuhan masyarakat luas, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi rakyat, terutama kalangan pekerja.
Dengan adanya kritik dan tuntutan yang disuarakan oleh KSPI dan Partai Buruh, diharapkan pemerintah dapat merespons dengan serius dan melakukan evaluasi mendalam terkait rencana kenaikan PPN 12%. Keputusan terkait kebijakan ekonomi haruslah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat di Indonesia.
