Bahlil menegaskan bahwa perpanjangan kontrak ini sebenarnya bukan masalah besar mengingat mayoritas saham Freeport dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, Bahlil juga menyebut kemungkinan adanya opsi penambahan saham sebesar 10 persen. Dengan penambahan tersebut, pemerintah akan memiliki 61 persen saham di PT Freeport Indonesia secara keseluruhan.
Hal ini menuai kontroversi di tengah masyarakat karena terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial dari aktivitas tambang. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa perpanjangan kontrak tambang Freeport dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Arus investasi terkait dengan tambang ini juga menjadi perhatian utama, di mana peningkatan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk memperpanjang kontrak izin tambang perlu disertai dengan pemantauan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat sekitar.
