Reaksi Publik dan Kalangan Pengamat
Penolakan keras Menkeu Purbaya ini mendapat respons beragam dari masyarakat dan pengamat ekonomi. Sebagian mendukung sikap tegas pemerintah yang menegakkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang sehat. Mereka menilai bahwa dana publik harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat luas, bukan untuk menyelamatkan perusahaan yang salah kelola.
Namun, sebagian lainnya mengkritik bahwa pemerintah seharusnya menyediakan solusi lain untuk membantu Whoosh, terutama mengingat banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada kelangsungan perusahaan tersebut. Mereka mendorong pemerintah untuk mencari skema bantuan yang lebih tepat tanpa membebani APBN.
Pengamat ekonomi, Dr. Rini Wulandari, menyatakan, “Penolakan pembayaran utang dengan APBN adalah keputusan yang tepat dari sisi fiskal. Namun, pemerintah perlu memfasilitasi dialog antara Whoosh dan kreditur untuk mencari solusi restrukturisasi yang adil dan berkelanjutan.”
Alternatif Solusi dari Pemerintah
Meskipun menolak keras pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN, pemerintah tidak menutup kemungkinan membantu perusahaan startup seperti Whoosh melalui jalur lain yang lebih tepat. Misalnya, memberikan kemudahan regulasi, insentif fiskal, atau mendukung akses pembiayaan yang terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga mendorong para pelaku industri startup untuk melakukan manajemen risiko yang baik dan transparan kepada investor dan kreditur. Dengan demikian, risiko bisnis dapat diminimalisir dan diantisipasi tanpa membebani negara.
Purbaya menegaskan, “Kami sangat mendukung pertumbuhan startup di Indonesia, tetapi bantuan pemerintah harus sesuai dengan regulasi dan prinsip keuangan negara yang sehat.”
Dampak Kebijakan terhadap Dunia Startup dan Investasi
Keputusan ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga kesehatan fiskal dan tidak akan membiarkan APBN digunakan sebagai alat penyelamatan perusahaan swasta yang gagal mengelola keuangannya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
